Saturday, December 29, 2007

Rakyat Belum Sejahtera


Tahun 2007 yang akan berakhir tiga hari lagi, dan tahun baru 2008 yang akan datang, menyisakan sejumlah keprihatinan dan harapan terhadap kondisi bangsa. Kompas mengumpulkan pendapat sejumlah tokoh masyarakat yang ditemui secara terpisah.

Satu hal yang paling mengemuka dari catatan mereka adalah perlunya mengembalikan kebijakan politik pada hakikatnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengamat ekonomi Faisal Basri mencatat perlunya pemerintah untuk membenahi kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri pada tahun-tahun mendatang agar ketimpangan ekonomi yang terjadi selama tahun 2007 tidak terulang lagi. Menurut Faisal, kebijakan Pemerintah Indonesia masih belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang mendera penduduk Indonesia. "Selama tahun 2007 ketimpangan ekonomi meningkat dari 0,34 persen menjadi 0,37 persen," kata Faisal Basri pada forum diskusi Catatan Kritis Akhir Tahun di Jakarta (27/12).

Sementara itu, pertumbuhan orang kaya di Indonesia per tahun mencapai 16 persen. Ketimpangan ini menunjukkan melebarnya jurang kemiskinan di Indonesia. Pembenahan kebijakan, menurut Faisal, dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara makro terlihat meningkat. Indikatornya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 106,5, pertambahan devisa negara hingga 54 miliar dollar AS. Namun, kata Faisal, peningkatan ini hanya "menipu" pandangan."Pertumbuhan ekonomi meningkat hanya pada sektor yang banyak dinikmati kelas menengah ke atas, sedangkan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak cenderung menurun. Peningkatan devisa negara dikarenakan masuknya investasi asing ke Indonesia hingga 70 persen," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Institute for Democracy and Peace SETARA Benny Soesetyo mencatat, makna politik di Indonesia telah mengalami perubahan. Politik, yang berasal dari kata polis ’kota’, yang seharusnya merupakan strategi untuk mengatur kota agar lebih sejahtera justru digunakan untuk mengamankan diri dan mencari keuntungan. "Esensi politik telah berubah, bukan lagi untuk mencari kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi untuk individu dan kelompok," tutur Benny di Jakarta.

Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Weinata Sairin mengungkapkan pendapat serupa. Kebijakan ekonomi pemerintah, kata Weinata, harus berpihak kepada rakyat dan didukung perangkat peraturan perundang-undangan yang dijalankan dengan konsisten. "Secara sadar, kita harus membebaskan diri dari roh kapitalisme dalam berbagai bentuk," ungkapnya.

Masalah kesejahteraan rakyat juga menjadi keprihatinan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma’arif. Saat ini, kata Ma’arif, belum ada perubahan fundamental dari pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Menurut Syafii, para penentu kebijakan harus kembali mendengarkan hati nurani dan tidak menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri-sendiri.

"Muncul perdebatan tentang angka kemiskinan, tetapi orang tidak berpikir bagaimana kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan program yang konkret, bijaksana, dan dengan keberpihakan yang jelas," kata Syafii. Menurut Syafii, kita harus jujur terhadap situasi bangsa ini. "Jangan saling menuduh dan menyalahkan, tapi bertindak sebaik-baiknya untuk mengatasi krisis bangsa," ujarnya.

27 Desember 2007

No comments:

Post a Comment