Pemerintah mengumumkan target efisiensi alias refocusing anggaran sebesar Rp306,7 triliun tahun ini. Caranya? Pangkas belanja kementerian/lembaga, kurangi transfer ke daerah, sampai menunda rekrutmen ASN baru. Alasannya jelas: negara butuh duit tambahan, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekilas masuk akal. Sama seperti rumah tangga: kalau mau renovasi rumah, kita mungkin harus kurangi jajan kopi susu atau liburan ke luar kota. Tapi masalahnya, pemerintah bukan cuma rumah tangga. Yang “kopi susu” atau “liburan” itu bisa berarti jalan desa, survei data ekonomi, atau layanan publik yang langsung dipakai rakyat.
Uang Makan Gratis vs. Lubang Anggaran
CELIOS, lembaga riset ekonomi, sudah kasih hitungan. Kalau MBG dibuat universal, biayanya tembus Rp400 triliun. Tapi kalau fokus ke yang paling butuh—balita, ibu hamil, keluarga miskin—cukup Rp117,9 triliun. Artinya ada potensi hemat Rp259 triliun.
Pertanyaannya: kalau bisa hemat, kenapa tetap ngegas universal? Jangan-jangan refocusing ini bukan soal “mengencangkan ikat pinggang,” tapi lebih ke “maksa beli baju baru dengan cara ngutang.”
Efisiensi ini juga bikin daerah ngos-ngosan. Transfer ke daerah dipangkas lebih dari Rp50 triliun. Contoh paling nyata: Konawe Utara. APBD 2024 mereka Rp2,3 triliun; tahun ini drop jadi Rp1,1 triliun. Separuh lenyap. Efeknya gampang ditebak: proyek infrastruktur berhenti, layanan publik tersendat.
Bayangkan kalau kota kecil sedang bangun jalan atau sekolah, tiba-tiba dananya hilang. Bukan karena salah kelola, tapi karena pusat bilang, “maaf, duitnya lagi dipakai buat program lain.”
Start Small, Scale Big: Strategi Praktis Membangun Startup Tanpa Drama
Layanan Publik Dikorbankan
Bukan cuma daerah. Komisi Yudisial kehilangan Rp74,7 miliar, sampai harus memangkas layanan. BPS lebih parah: survei besar seperti Sensus Ekonomi dan SUPAS terancam batal.
Ini ironis. Pemerintah bicara soal efisiensi, tapi justru mengorbankan data dan layanan publik yang jadi fondasi kebijakan. Sama saja seperti orang yang ngirit dengan cara stop beli lampu, lalu heran kenapa rumah jadi gelap.
Kalau belanja pemerintah ditekan habis-habisan, yang paling kena bukan birokrat, tapi masyarakat. Uang operasional yang biasanya beredar ke gaji, kontraktor lokal, atau belanja barang akan berkurang. Konsumsi menurun, ekonomi daerah melambat.
Dan jangan lupa: daerah bisa menutup defisit dengan cara menaikkan pajak lokal. Jadi ujung-ujungnya, rakyat lagi yang bayar tagihan efisiensi ini.
The Playbook: Strategi Bisnis Konglomerat yang Tak Diajarkan di Sekolah Formal
